Pajak Google Masalah Global

A neon Google logo is seen as employees work at the new Google office in Toronto, November 13, 2012. REUTERS/Mark Blinch (CANADA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS LOGO)

A neon Google logo is seen as employees work at the new Google office in Toronto, November 13, 2012. REUTERS/Mark Blinch (CANADA – Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS LOGO)

Perusahaan digital asal Amerika Serikat (AS), Google, disebut memberikan respons negatif kepada Pemerintah Indonesia atas upaya pemeriksaan terkait penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, pihak Google tidak bersikap kooperatif bahkan menolak diperiksa dengan cara memulangkan surat perintah pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut pihaknya belum bisa berbuat banyak terkait hal ini. Hal itu karena masalah pelanggaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia merupakan tantangan yang tengah terjadi di hampir semua negara dunia. “Masalah internet dan jasa digital yang beroperasi secara global adalah tantangan semua negara,” kata dia, di Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Tom, sapaan akrab Thomas, masalah pelanggaran pajak perusahaan digital global juga sempat heboh di Inggris dan Uni Eropa. Bahkan, Pemerintah Inggris, kata dia, dibuat pontang-panting mengejar pinak Google. Tom menyebut masalah pelanggaran pajak oleh perusahaan digital juga dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu terdapat sejumlah kemajuan solusi. “Memang tidak ada hal lain selain meningkatkan komunikasi yang lebih erat antara negara-negara G-20 dan OECD. Karena ini tantangan global maka harus dikoordinasikan di tingkat global juga,” katanya. Lembong menjelaskan, pihaknya cukup sering melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan digital seperti Google atau Facebook. Namun, satu hal yang dia tekankan adalah masalah keadilan dalam membayar pajak. Lembong berharap agar bukan hanya perusahaan digital seperti Traveloka, Bukalapak, atau Tokopedia saja yang ditariki pajak.
Perusahaan digital asing yang ada di Indonesia pun, seperti Google, harus melakukan pembayaran pajak yang sesuai. Namun, Tom mengaku kondisinya akan semakin sulit di era kompetisi seperti saat ini. “Seperti disampaikan Pak Presiden, kalau kita gebukin terlalu keras, nanti mereka larinya ke negara lain. Tentu tidak menguntungkan,” katanya. Akan tetapi, jika tak dikejar maka sama artinya dengan tak memberikan keadilan bagi perusahaan digital lokal. “Makanya kami ingin cari titik tengah yang jair, bisa diterima, kompetitif dibandingkan tawaran negara lain, tapi juga bisa diterima pelaku digital domestik,” ucap dia. Google Indonesia sebelumnya membantah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menuding perusahaan digital asal Amerika Serikat itu mangkir dari kewajibannya membayar pajak. Google disebut menolak diperiksa dan memulangkan lagi surat perintah pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia.

Ketika dikonfirmasi, pihak Google Indonesia menampik pernyataan tersebut. Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjakusuma menyebutkan, pihaknya telah membayar pajak selama ini dan siap untuk terus menaati aturan perpajakan di Indonesia. Meski begitu, Jason menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah investigasi yang akan terus dilanjutkan pemerintah atas mereka. Pengamat ekonomi Mohammad Faisal, mengatakan sejauh ini belum ada regulasi yang menyasar perusahaan digital secara terperinci. Pemerintah masih banyak memajaki perusahaan yang bermain dengan cara konvensional. Akibatnya, ketika akan memajaki perusahaan sekelas Google, pemerintah agak kewalahan.“Pemerintah tertinggal. Regulasi ini menjelimet karena memajaki perusahaan di sektor yang transaksinya digital ini memang tidak mudah. Makanya, DJP dan regulator lain harus lebih pintar membuat regulasi tersebut,” kata Faisal, Senin (9/9).

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) ini menjelaskan, ketika regulasi yang dimiliki pemerintah tidak kuat untuk menekan perusahaan digital, pemerintah juga akan sulit melakukan penindakan atas kelalaian dalam menjalankan regulasi. Perusahaan yang ditindak bisa melawan jilca regulasiyang dimiliki tidak kuat untuk menekan perusahaaan tersebut. Dengan regulasi yang lemah, pemerintah justru terlihat tidak adil dengan perusahaan digital yang dimintai pajak. Padahal, seharusnya perusahaan digital dalam negeri bisa mendapatkan kemudahan, temtasuk dari segi pajak agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan digital yang ada. Jangan sampai perusahaan dalam negeri justru tertekan dengan permintaan pajak sementara DJP masih sulit mendapatkan pajak dari perusahaan sebesar Google.

Dengan ketimpangan yang terjadi sekarang, pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi yang tepat untuk menunjang pertumbuhan pajak dari perusahaan luar yang ikut “bermain” di Indonesia. Sedangkan, untuk perusahaan digital dalam negeri yang diharapkan terus berkembang, pemerintah wajib memberikan kemudahan dan keadilan dalam hal regulasi, termasuk pembayaran pajak

Sumber: Republika

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *