Visi dan Misi

Untuk mencapai tujuan suatu organisasi perangkat daerah maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kabupaten  Nagan Raya perlu menetapkan Visi dan Misi sebagai arah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kabupaten  Nagan Raya telah menetapkan visinya sebagai berikut:
“Terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan berkualitas”
Untuk menwujudkan visi yang yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan misi agar tujuan visi dapat tercapai.

Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kabupaten  Nagan Raya adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  2. Menyederhanakan prosedur pelayanan;
  3. Memberikan kepastian waktu dan biaya;
  4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dan kepercayaan masyarakat;
  5. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  6. Memberikan kemudahan akses, kepastian hukum dan kenyamanan.

MOTTO DAN JANJI PELAYANAN

Motto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kabupaten  Nagan Raya “ Melayani dengan penuh hati, mudah, cepat, Transparan dan berkualitas”.

Janji Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BP2TPM ) Kabupaten Nagan Raya :

  1. Transparan
  2. Akuntabel
  3. Parsitipatif
  4. Kesamaaan hak
  5. Efisiensi
  6. Efektif
  7. Keseimbangan hak dan kewajiban
  8. Profesional
  9. Amanah

 

SYARAT PENGADUAN MASYARAKAT

  • Surat/Email memuat identitas dan alamat pengirim yang jelas dan lengkap
  • Surat/Email memuat maksud dan tujuan yang jelas
  • Substansi Permasalahan yang disampaikan jelas
  • Masalah yang disampaikan memerlukan atau respon
  • Data pendukung disampaikan secara lengkap dan akurat

Tugas Pokok, fungsi dan Kewenangan Badan Pelayanan Penzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya Sesuai dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya

  1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
  2. Tugas:
    1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
    2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
    3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
    4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
    5. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
    6. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    7. Menyelenggarakan Pelayanan administrasi perizinan;
    8. Memantau dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
    9. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    10. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan;
    11. Membina dan melaksakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;
    13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.
  3. Fungsi:
    1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan Iingkup tugasnya;
    3. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
    4. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
    5. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
    6. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
    7. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  4. Kewenangan:
    1. Memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
    2. menandatangani dokumen penzinan dan non penzinan;
    3. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
    4. memproses pendaftaran penanaman modal, Izin pnnsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal dan izin usaha penggabungan penanaman modal;
    5. menandatangani dokumen penanaman modal;
    6. menangani pengaduan masyarakat; dan
    7. melaksanakan penilalan kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.